Kepemerintahan

Redundansi dan Pemulihan Bencana

Jika terjadi bencana, lembaga pemerintah harus memiliki infrastruktur yang siap untuk memastikan bahwa layanan berjalan tanpa hambatan dan warga negara memiliki akses ke layanan yang mereka butuhkan.
Infrastruktur cadangan yang tangguh diperlukan yang dilengkapi dengan solusi efisien yang dapat memastikan kelangsungan bisnis.

Keamanan data merupakan perhatian utama di semua aspek tata kelola.
Infrastruktur tidak hanya dirancang untuk mendukung operasi penting, tetapi juga harus memiliki kerangka kerja pemantauan dan manajemen yang kuat untuk operasi yang aman, pemberitahuan cerdas dan peringatan untuk memungkinkan tindakan segera jika terjadi keadaan darurat.

Dengan meningkatnya ketergantungan pada IT, komputasi kepadatan tinggi bisa menjadi perhatian. Pemerintah membutuhkan tulang punggung TI yang kuat yang memberikan kelincahan, produktivitas, dan efisiensi untuk operasi pemerintah.
Konsolidasi menyederhanakan operasi pemerintah melalui platform lintas-lembaga, menghilangkan redudansi operasional.
Pusat data yang kuat juga diperlukan untuk mendukung peningkatan penggunaan online aplikasi untuk menghubungkan warga dan bisnis.

Kota ‘pintar’ membutuhkan infrastruktur ‘pintar’ yang dapat mendukung dan mengelola beberapa persyaratan TI dari berbagai lingkungan kepadatan tinggi. Pendekatan bata-dan-mortir tradisional mungkin tidak lagi cukup.
Mengelola banyak infrastruktur TI yang berbeda dapat menjadi tantangan di berbagai lembaga pemerintah. Sangat penting untuk memastikan bahwa semuanya tersinkronisasi dan berkomunikasi secara efektif di berbagai lokasi berbeda.
Lembaga-lembaga dan sub-lembaga ini akan memiliki tingkat kritikalitas yang berbeda-beda, tetapi akan membutuhkan keandalan dan ketersediaan bagi para pemangku kepentingan mereka sebagai landasan bersama.